Jakarta, Lintaskabarkan.id – Sabtu, 7 Februari 2026 Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat sinkronisasi lintas sektor guna mengidentifikasi permasalahan dalam penyusunan standar kurikulum, kompetensi, sertifikasi, dan akreditasi pendidikan Aparat Penegak Hukum.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan lembaga penegak hukum serta akademisi.
Rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polkam, Irjen Pol. Desman Sujaya Tarigan.
Ia menegaskan rapat ini merupakan bagian dari fungsi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektor yang diemban Kemenko Polkam.
“Rapat sinkronisasi ini merupakan fase penting untuk mengidentifikasi persoalan riil di lapangan. Dari sinilah Kemenko Polkam merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran dan aplikatif,” kata Desman.
Menurutnya, seiring berlakunya pembaruan hukum pidana nasional pada awal 2026, seluruh Aparat Penegak Hukum dituntut memiliki standar pemahaman dan kompetensi yang setara dalam kerangka Integrated Criminal Justice System.
Menutup arahannya, Desman menegaskan komitmen Kemenko Polkam untuk terus mengawal proses ini hingga menghasilkan kebijakan yang dapat diimplementasikan secara konsisten.
“Kemenko Polkam akan memastikan proses penyusunan standar kurikulum lintas lembaga ini berjalan sinergis dan berkelanjutan, guna mencetak Aparat Penegak Hukum yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap pembaruan hukum nasional,” pungkasnya. (red)
